Iswara Dorong GIS Golkar Kawal Potensi PAD Jawa Barat dari Daerah

BANDUNG -TABLOID CERDAS- Waki Ketua DPRD Jawa Barat Ir .M.Q Iswara mendorong peserta Golkar Internship Student (GIS) ikut menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat melalui pengawasan dan penelusuran langsung di daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Iswara saat memberikan pemaparan dalam Diskusi Publik bertema “Peran Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat”, yang digelar di Auditorium Lantai 5 Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin (6/10/2026).

Forum tersebut diikuti peserta GIS yang berasal dari kalangan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Iswara mengatakan, keberadaan peserta GIS di lingkungan Fraksi Partai Golkar tidak hanya ditujukan untuk memperoleh pengalaman organisasi, tetapi juga membangun kemampuan mereka membaca persoalan pemerintahan dan pembangunan secara langsung.

“Silakan gunakan waktu yang tinggal beberapa hari ini sebaik-baiknya. Gali semua informasi dan ilmu yang ada di Fraksi Partai Golkar,” kata Iswara.

Menurutnya, pengalaman selama mengikuti program tersebut diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan internship berakhir. Para peserta diminta membawa nilai-nilai yang diperoleh selama berada di Fraksi Golkar, termasuk kedisiplinan, sopan santun dan akhlak.

PAD Jadi Tantangan di Tengah Tekanan Fiskal

Iswara menyoroti kondisi fiskal Jawa Barat yang menghadapi tekanan, sementara kebutuhan belanja pembangunan dan pelayanan publik tetap besar.

Dalam APBD Jawa Barat 2026 yang telah ditetapkan, pendapatan daerah mencapai sekitar Rp30,116 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan Rp19,519 triliun, sedangkan pendapatan transfer sekitar Rp10,573 triliun.

Dengan struktur tersebut, PAD menjadi sumber penting bagi kemampuan fiskal Pemprov Jabar untuk membiayai pembangunan.

Terlebih, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Data BPS menunjukkan proyeksi penduduk Jawa Barat 2026 mencapai sekitar 51,16 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan sekitar 1,02 persen.

Besarnya populasi tersebut sekaligus menjadi tantangan dan peluang dalam optimalisasi penerimaan daerah.

Iswara menegaskan, pemerintah tidak bisa begitu saja mengurangi pelayanan dasar ketika ruang fiskal mengalami tekanan.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, puskesmas, rumah sakit serta pelayanan publik lainnya tetap membutuhkan anggaran.

Karena itu, menurutnya, diperlukan sumber-sumber pendapatan alternatif yang sah dan dapat dioptimalkan.

Fraksi Golkar Diminta Turun ke Daerah

Dalam forum tersebut, Iswara juga memberikan arahan kepada anggota Fraksi Partai Golkar agar pengawasan pemerintahan tidak berhenti pada forum formal di DPRD.

Anggota fraksi diminta memanfaatkan kegiatan pengawasan di daerah untuk menggali potensi PAD secara langsung.

Salah satu yang disoroti adalah sektor kendaraan bermotor.

Anggota fraksi diminta berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mengetahui jumlah kendaraan roda empat dan roda dua di wilayah masing-masing, termasuk kendaraan yang belum melakukan mutasi administrasi maupun yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.

“Cek berapa jumlah kendaraan roda empat, berapa roda dua, berapa yang pelat nomornya belum mutasi dan berapa yang membayar pajak setiap tahun,” ujar Iswara dalam pemaparannya.

Menurutnya, data tersebut penting untuk melihat apakah masih terdapat potensi penerimaan pajak kendaraan yang belum tergarap secara optimal.

Pajak Air hingga Aktivitas Industri Disorot

Iswara juga meminta anggota fraksi menggali potensi penerimaan dari aktivitas industri, khususnya perusahaan yang memanfaatkan air tanah.

Pengawasan tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan melibatkan OPD pemerintah daerah terkait.

Peserta diminta melihat apakah perusahaan yang menggunakan sumber daya tersebut telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah.

Selain itu, sektor kendaraan yang melintas di wilayah Jawa Barat juga disebut sebagai bagian dari potensi yang perlu dipetakan.

“Cek ada industri atau tidak di daerah itu, apakah mereka membayar pajak airnya. Karena mereka menyadap air bawah tanah, itu menjadi penerimaan provinsi,” katanya.

BUMD Jangan Hanya Bergantung Penyertaan Modal

Iswara juga menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, BUMD harus benar-benar menjalankan fungsi sebagai badan usaha yang mampu memberikan kontribusi terhadap daerah, bukan sekadar bergantung pada penyertaan modal pemerintah.

Ia meminta anggota fraksi ikut melihat kinerja BUMD di wilayah masing-masing.

“Badan usaha milik provinsi jangan hanya bekerja meminta penyertaan modal. Namanya badan usaha, harus menghasilkan,” tegasnya.

Iswara bahkan mempertanyakan apabila BUMD tidak mampu memberikan keuntungan atau kontribusi yang sebanding dengan modal yang telah diberikan pemerintah daerah.

Karena itu, pengawasan terhadap BUMD dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperkuat PAD.

GIS Diminta Jadi Mata dan Telinga di Daerah

Dalam konteks program GIS, Iswara meminta mahasiswa peserta internship tidak sekadar menjadi peserta kegiatan, tetapi belajar melakukan pengumpulan data dan membaca persoalan daerah secara kritis.

Mereka diharapkan memahami bahwa peningkatan PAD bukan semata-mata persoalan menaikkan pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah menemukan sumber penerimaan yang sah, memperbaiki kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah dan memastikan BUMD bekerja produktif.

Langkah tersebut dinilai semakin penting karena struktur APBD Jawa Barat 2026 menunjukkan PAD masih menjadi sumber utama pendapatan daerah, sementara transfer pemerintah pusat juga memiliki porsi besar.

Data resmi BPS sendiri telah menyediakan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat 2026 yang memuat APBD serta realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dapat menjadi salah satu rujukan untuk membaca kondisi fiskal daerah secara lebih objektif.

Iswara berharap pengalaman singkat peserta GIS di Fraksi Golkar dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke kampus dan masyarakat.

“Partai Golkar tidak mengenal latar belakang suku, agama maupun ras. Semua bisa belajar dan berkontribusi,” ujar Iswara.

Ia menekankan, ilmu yang diperoleh selama mengikuti program harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama nilai integritas, sopan santun dan tanggung jawab.

Dengan demikian, pesan utama forum tersebut bukan hanya soal mencari tambahan PAD, tetapi bagaimana anggota Fraksi Golkar bersama generasi muda dapat membangun budaya pengawasan berbasis data dari tingkat daerah.***