Asep Rukmansyah : rumah dinas merupakan langkah strategis untuk menghentikan kebiasaan lama yang membebani anggaran daerah

CIMAHI-TABLOID CERDAS- Setelah hampir lima periode berjalan tanpa kediaman resmi, Pemerintah Kota Cimahi akhirnya membangun Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Proyek ini berdiri di Jalan Aruman dengan luas lahan 2.300 meter persegi.

Pembangunan rumah dinas jadi sorotan utama saat Komisi 3 DPRD Kota Cimahi melakukan peninjauan lapangan, Rabu 8 April 2026. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cimahi Asep Rukmansyah ikut langsung meninjau progres awal proyek tersebut.

Asep menegaskan proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik. Menurutnya, rumah dinas merupakan langkah strategis untuk menghentikan kebiasaan lama yang membebani anggaran daerah. Selama ini Pemkot Cimahi rutin mengalokasikan dana untuk menyewa rumah jabatan kepala daerah.

“Selama ini kita mengontrak, itu pemborosan. Dengan membangun aset sendiri, ke depan tidak ada lagi anggaran sewa. Dana bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Asep di sela peninjauan. Praktik sewa dinilai tidak efisien dan harus diakhiri.

Proyek rumah dinas mulai dirintis sejak era Penjabat Wali Kota Diki Sahromi. Rencana awal anggaran mencapai sekitar Rp12,5 miliar. Namun tahap awal pembangunan tahun 2025 disesuaikan menjadi Rp3,9 miliar mengikuti kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Meski anggaran disesuaikan, fokus teknis tidak berkurang. Tahap awal diarahkan pada penguatan struktur dasar karena lahan bekas area persawahan. Proses pemadatan tanah hingga pembangunan Tembok Penahan Tanah atau TPT menjadi prioritas utama.

“Kita tidak mau gegabah. Lahan bekas sawah harus ditangani serius, mulai dari cut and fill hingga pengurugan, supaya tidak terjadi pergeseran tanah di kemudian hari,” jelas Asep. 

Konsep rumah dinas Cimahi berbeda dari daerah lain. Jika biasanya kediaman pimpinan dipisah, di Cimahi justru disatukan dalam satu kawasan. Konsep ini disebut sebagai simbol kekompakan atau “duet maut” antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kawasan rumah dinas juga akan dilengkapi pendopo sebagai ruang terbuka. Fungsinya bukan hanya seremonial, tetapi jadi tempat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Desain ini disiapkan agar kepala daerah lebih dekat dengan warga.

"Komisi 3 DPRD Kota Cimahi memastikan pengawasan proyek dilakukan ketat, baik administratif maupun progres fisik di lapangan. Targetnya pembangunan rampung sepenuhnya pada tahun anggaran 2026. 

Harapan kami, 2026 semuanya sudah selesai. Walikota terpilih tidak perlu ngontrak lagi, tapi bisa langsung menempati rumah dinas dan fokus melayani masyarakat,” tutup Asep.

"Dengan proyek ini, Cimahi tidak hanya membangun fisik gedung. Pemkot menata ulang arah kebijakan anggaran dari pengeluaran rutin sewa menjadi investasi jangka panjang. Dana yang biasanya untuk kontrak rumah jabatan kini bisa dialihkan ke program masyarakat," tandasnya.