Daerah
Health & Fitness
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah langkah strategis untuk menciptakan birokrasi bersih, melayani, dan anti korupsi. Kegiatan ini menekankan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (workset) ASN melalui enam area perubahan: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas pelayanan publik.
Dalam era tata kelola pemerintahan modern saat ini, birokrasi tidak lagi dituntut sekadar cepat, melainkan juga bersih, transparan, dan dapat dipercaya.
Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
1) Budaya Integritas, budaya tidak pernah terwujud jika dalam bekerja masih berorientasi pada administratif saja;
2) Meningkatkan Inovasi, bagaimana agar kita dapat berinovasi khususnya dalam pelayanan publik yang berangkat dari permasalahan dan menciptakan inovasi untuk penyelesaiannya; dan
3) Memberikan keyakinan pada masyarakat dari inovasi melalui publikasi aktif," ucapnya.
Diakuinya, masyarakat saat ini lebih kritis, sadar haknya, dan berani menilai kinerja pemerintah secara terbuka, sehingga realitas ini menuntut kita untuk mampu merubah budaya kerja dan tidak lagi bertahan dengan pola lama. ***
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira Secara Langsung membuka kegiatan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Cimahi -TABLOID CERDAS- Pemkot Cimahi melalui Inspektorat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara daring di Cimahi Command Center, Selasa (03/03).
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah langkah strategis untuk menciptakan birokrasi bersih, melayani, dan anti korupsi. Kegiatan ini menekankan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (workset) ASN melalui enam area perubahan: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas pelayanan publik.
Dalam era tata kelola pemerintahan modern saat ini, birokrasi tidak lagi dituntut sekadar cepat, melainkan juga bersih, transparan, dan dapat dipercaya.
Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
1) Budaya Integritas, budaya tidak pernah terwujud jika dalam bekerja masih berorientasi pada administratif saja;
2) Meningkatkan Inovasi, bagaimana agar kita dapat berinovasi khususnya dalam pelayanan publik yang berangkat dari permasalahan dan menciptakan inovasi untuk penyelesaiannya; dan
3) Memberikan keyakinan pada masyarakat dari inovasi melalui publikasi aktif," ucapnya.
Diakuinya, masyarakat saat ini lebih kritis, sadar haknya, dan berani menilai kinerja pemerintah secara terbuka, sehingga realitas ini menuntut kita untuk mampu merubah budaya kerja dan tidak lagi bertahan dengan pola lama. ***
Via
Daerah
Posting Komentar