Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menghadiri FGD Kecamatan Cimahi Tengah.

Cimahi -TABLOID CERDAS- Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif bertema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemantapan Pelayanan Publik” yang digelar di Aula Kecamatan Cimahi Tengah. 

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari anggota DPRD Kota Cimahi, Forkopimda, camat dan lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga perwakilan warga.

Musrenbang Jadi Ruang Strategis Pembangunan

Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menegaskan bahwa Musrenbang partisipatif bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan rencana kerja pemerintah. Melalui tahapan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota, setiap usulan diharapkan dapat terpetakan secara jelas sehingga tidak hilang di tengah proses perencanaan.

Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi usulan prioritas masyarakat agar tidak berubah arah ketika memasuki tahap penganggaran.          

Menurutnya, kepentingan publik yang telah dirumuskan bersama harus menjadi pegangan utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Soroti Kebijakan Pajak dan Kondisi APBD

Pada kesempatan itu, Ngatiyana juga menyinggung kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta strategi peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. Namun demikian, Pemerintah Kota Cimahi tetap berupaya memberi keringanan kepada masyarakat melalui kebijakan relaksasi pajak.

Tambah wali kota, jika sebelumnya tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp50 ribu digratiskan, kini batas pembebasan dinaikkan menjadi di bawah Rp100 ribu. Selain itu, warga yang melakukan pembayaran pajak hingga bulan Maret mendapatkan potongan 10 persen, sedangkan pembayaran sampai bulan Mei memperoleh diskon 5 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran pajak sekaligus meringankan beban masyarakat.

Prioritas Tepat Sasaran dan Tanpa Tumpang Tindih.

Ngatiyana menekankan agar perencanaan pembangunan tidak terjadi tumpang tindih antara program pemerintah dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di tingkat RW. Sinkronisasi dinilai penting agar anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan utama warga.

Menurutnya, musrenbang harus menghasilkan daftar prioritas yang realistis, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek infrastruktur, layanan publik, maupun pemberdayaan ekonomi.

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Melalui Musrenbang Partisipatif ini, Pemerintah Kota Cimahi menargetkan lahirnya perencanaan pembangunan yang lebih matang, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap forum tersebut mampu menjadi jembatan komunikasi dua arah antara warga dan pemangku kebijakan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan keterlibatan berbagai elemen, Musrenbang Cimahi Tengah diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga pijakan konkret dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal serta kesejahteraan masyarakat yang merata, beliaupun mengakhirinya, ( ***).