RSUD KHZ Musthafa Kekurangan Stok Darah, Pasien Terpaksa Harus Beli Melalui Calo Senilai 350 Ribu per Kantong, Ini Tanggapan Warga Dan Jawaban Kabag TU !!!

Tabloid Cerdas.com.Tasikmalaya, Jawa Barat,- RSUD KHZ Musthafa kembali menjadi sorotan publik usai dinyatakan kekurangan stok darah yang kritis. Kondisi ini membuat sejumlah pasien, yang membutuhkan transfusi darah demi menyelamatkan nyawa, terpaksa harus mencari alternatif melalui calo. Dalam kondisi darurat, harga darah yang ditawarkan oleh oknum perantara naik hingga mencapai Rp350.000 per kantong, jauh di atas harga normal.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu suami pasien yang sedang menjalani operasi karena kehamilan ektopik berinisial IH, dirinya mengaku terpaksa telah membeli darah melalui calo yang ada di ruang lingkup RSUD KHZ Musthafa seharga Rp. 350.000,- per kantong/labu. Hal tersebut dikatakan jika pihak BDRS tidak ada stok darah yang dibutuhkan oleh istrinya.

"Istri saya membutuhkan darah sebanyak dua kantong/labu pada saat operasi, dikarenakan di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) nggak ada stoknya, terpaksa membeli melalui salah satu calo yang memang sudah ada di ruang lingkup RSUD untuk menawarkan dengan harga Rp. 350.000,- per kantong/labu, jadi saya terpaksa beli sebanyak dua kantong/labu senilai Rp. 700.000,- karena keadaan darurat pada saat itu. Ketika waktu mulai sangat kritis dan saya sudah tak punya banyak pilihan, kami harus membeli darah dari calo. Rasanya sangat terdesak karena harga yang harus saya bayar mencapai Rp350.000 per kantong, jauh di luar kemampuan kami", ungkapnya, Sabtu, (8/6/2025).

Pernyataan tersebut diatas mencerminkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh keluarga pasien di tengah kekurangan pasokan darah. Keprihatinan masyarakat juga semakin meningkat seiring dengan kekurangan stok darah yang mengakibatkan harga darah yang melambung akibat perantara atau calo yang tidak bertanggung jawab. Berbagai kalangan masyarakat kini mendesak agar RSUD KHZ Musthafa dan pihak terkait segera mengambil langkah preventif, antara lain dengan mengintensifkan kampanye donor darah secara nasional, meningkatkan fasilitas dan sistem distribusi darah, serta melakukan penertiban terhadap oknum yang berpra-praktek secara ilegal.

Seperti yang diungkapkan oleh Dadan Jaenudin, salah satu warga Leuwisari sekaligus seorang aktivis sosial dan tokoh penggiat layanan publik di Tasikmalaya, yang menyoroti kejadian pada Jumat dini hari, 6 Juni 2025, saat seorang pasien yang tengah menjalani operasi darurat tidak mendapatkan pasokan darah dari fasilitas resmi rumah sakit. Menurut keterangan kepada awak media yang didapat dari laporan keluarga pasien, Dadan mengatakan, sekira pukul 00.29 WIB, suami dan keluarga pasien diberi tahu bahwa istrinya yang sedang dioperasi membutuhkan 2 labu darah. Namun saat dikonfirmasi, Bank Darah RSUD KHZ tidak memiliki stok darah yang dibutuhkan. Dalam kondisi darurat tersebut, keluarga pasien mengaku terpaksa membeli darah dari pihak ketiga yang berada di sekitar rumah sakit.

“Orang itu seolah sudah stand by di sekitar bank darah. Dia dihubungi lewat telepon, menyanggupi kebutuhan darah, dan mematok harga Rp350.000 per labu. Setelah hampir dua jam, dua labu darah akhirnya dibawa ke depan bank darah RS dan diserahkan setelah dibayar tunai Rp700.000,” jelas Dadan berdasarkan pengakuan pihak keluarga pasien kepada awak media, Selasa, (10/6/2025).

Ia pun menyayangkan kondisi ini yang menurutnya tidak bisa dibiarkan, terlebih jika menyangkut nyawa manusia dalam kondisi kritis.

“Ini bukan hanya soal pelayanan buruk, tapi ada indikasi sistemik. Kenapa bank darah yang sudah punya gedung megah tidak bisa menyediakan darah untuk pasien darurat? Lalu, kenapa ada orang luar yang bisa dengan cepat mendatangkan darah dan menjualnya di sekitar rumah sakit?” tegasnya.

Dadan juga menyindir lemahnya sinergi antara rumah sakit dan lembaga donor resmi seperti PMI Kabupaten Tasikmalaya, yang menurutnya selama ini “mati suri”.

 “PMI Kabupaten yang ada di Cigalontang seharusnya diaktifkan kembali. Jangan sampai anggaran besar yang dikucurkan ke rumah sakit malah tidak berdampak pada masyarakat kecil yang butuh layanan terbaik.” Imbuhnya .

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan publik, ia berharap Bupati Tasikmalaya yang baru saja dilantik bisa segera melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan kesehatan, khususnya pada aspek pengelolaan darah dan ketersediaannya di semua waktu.

“Jangan sampai RS dengan anggaran besar hanya megah dari luar, tapi gagal menyelamatkan yang paling mendasar yaitu nyawa pasien,” tutup Dadan.

Diwaktu yang sama, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) RSUD KHZ Musthafa, Indra saat dikonfirmasi oleh kutipan.co melalui pesan singkat whatsapp miliknya, apa yang menjadi kendala dan penyebab kurangnya stok darah di RSUD setempat, Indra mengatakan, "Penyediaan Darah dari PMI, atau UTDRS, RSUD KHZ Musthafa masih BDRS, belum bisa mengambil dan mengolah darah jadi bahan donor darah. Darah kan tidak bisa di produksi bang, sumbernya dari pendonor, tidak bisa beli kemana-mana. Kadang darah yang tersedia tidak pas dengan yang diperlukan pasien. Makanya gencar donor darah di instansi-instansi itu ya untuk percepatan pemenuhan stok darah", ungkapnya, Selasa, (10/6/2025).

"Kalau lagi habis stok darah di PMI, di sarankan keluarga menyediakan pendonor dari keluarga, agar lebih cepat. Kalau ada pendonor, tinggal bawa pengantar, dan darahnya diambilkan oleh PMI. Setelah dari PMI, baru d sampaikan ke BDRS. Kadang waktu-waktu tertentu pendonor itu sedikit, akibatnya stok darah tipis. RSUD KHZ Musthafa rutin mengadakan donor darah per 3 bulan, agar membantu penyediaan darah", imbuhnya.

Krisis pasokan darah di RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya ini menggugah kembali pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendukung program donor darah. Di tengah situasi yang mengancam nyawa, upaya kolektif dari rumah sakit, pemerintah, dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan tersedianya pasokan darah yang aman. Harapannya, sinergi baik antara semua pihak dapat segera mengatasi kekurangan ini dan menekan praktik perantara ilegal yang merugikan pasien. (Riki)