Daerah
Health & Fitness
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa penerapan SPBE menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital di Kota Cimahi. “Penerapan SPBE bukan hanya sekadar kewajiban regulasi, tetapi kebutuhan nyata agar layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi menuju Pemerintahan Digital merupakan mandat nasional sesuai Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang percepatan transfromasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan digitalisasi sebagai prioritas. “Alhamdulillah, Cimahi berhasil meraih Indeks SPBE sebesar 4,15 pada 2024, menempati posisi kelima terbaik kategori kabupaten/kota di Jawa Barat. Capaian ini menjadi bukti komitmen Cimahi dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik,” ungkapnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital untuk efisiensi anggaran dan efektivitas kegiatan pemerintahan. Dengan pemanfaatan sistem elektronik, sejumlah kegiatan seremonial kini dapat dialihkan menjadi pertemuan daring, sehingga lebih hemat namun tetap produktif. “Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Digitalisasi kita kedepankan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, cepat, dan transparan,” ujarnya.
RAPAT KOORDINASI TIM SPBE
CIMAHI -TABLOID CERDAS-
Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi Tim Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), Kamis (2/10), di Ballroom Mal Pelayanan Publik
Cimahi. Kegiatan ini dihadiri perangkat daerah, narasumber dari Telkom
University, serta perwakilan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa penerapan SPBE menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital di Kota Cimahi. “Penerapan SPBE bukan hanya sekadar kewajiban regulasi, tetapi kebutuhan nyata agar layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi menuju Pemerintahan Digital merupakan mandat nasional sesuai Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang percepatan transfromasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan digitalisasi sebagai prioritas. “Alhamdulillah, Cimahi berhasil meraih Indeks SPBE sebesar 4,15 pada 2024, menempati posisi kelima terbaik kategori kabupaten/kota di Jawa Barat. Capaian ini menjadi bukti komitmen Cimahi dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik,” ungkapnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital untuk efisiensi anggaran dan efektivitas kegiatan pemerintahan. Dengan pemanfaatan sistem elektronik, sejumlah kegiatan seremonial kini dapat dialihkan menjadi pertemuan daring, sehingga lebih hemat namun tetap produktif. “Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Digitalisasi kita kedepankan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Terakhir,
Wali Kota menghimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk
berkolaborasi dan mendukung terselenggaranya SPBE di Pemkot Cimahi,
“Tidak ada satu pun pihak yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi
pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan.
Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, Cimahi siap menjadi
kota dengan tata kelola digital yang modern, transparan, dan berpihak
pada masyarakat,” tegas Wali Kota.
Senada dengan Wali Kota, Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Hendra Gunawan, menambahkan bahwa pembangunan pemerintah digital ini merupakan kerja bersama antar perangkat daerah. Menurutnya pembangunan SPBE tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun perlu kolaborasi dalam mengintegrasikan berbagai inovasi digital di setiap perangkat daerah. Ia juga menyoroti raihan yang dicapai Pemerintah Kota Cimahi dalam membangun SPBE diraih berkat kerja kolaboratif lintas perangkat daerah, bukan hanya Diskominfo semata.
“Indeks SPBE Kota Cimahi meningkat dari 4,02 pada 2023 menjadi 4,15 pada 2024. Pencapaian ini hasil sinergi semua OPD yang telah mengintegrasikan layanan digital masing-masing. Kami terus mendorong lahirnya inovasi, baik untuk administrasi internal maupun pelayanan publik,” tegasnya.
Sejumlah inovasi digital yang telah dikembangkan di Cimahi di antaranya portal layanan publik PolaKami, aplikasi administrasi kepemerintahan PoladKami, serta WhatsApp Mantap (WA Mantap) sebagai kanal terpadu pelayanan publik melalui media Whatsapp serta aduan masyarakat. Layanan ini mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, menyampaikan keluhan, hingga melakukan administrasi layanan publik pemeritah Kota Cimahi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Lebih jauh, SPBE diharapkan menjadi pintu masuk menuju Cimahi Smart City. Integrasi data dan aplikasi antar perangkat daerah menjadi syarat penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pemborosan anggaran. Wali Kota menegaskan perlunya regulasi daerah yang lebih kuat, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota, sebagai payung hukum dan pedoman strategis penyelenggaraan SPBE.
Kegiatan rapat koordinasi ini juga menjadi forum penting untuk mensosialisasikan arah baru evaluasi Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) yang akan diterapkan pemerintah pusat mulai 2026. Para peserta dari seluruh OPD diharapkan dapat memahami indikator baru dalam tata kelola digital, budaya kerja aparatur, hingga pemanfaatan data.
Dengan komitmen ini, Pemerintah Kota Cimahi optimistis mampu mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus memperkuat peran Cimahi sebagai salah satu kota percontohan dalam pengelolaan SPBE di Indonesia. (Bidang IKPS)
Senada dengan Wali Kota, Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Hendra Gunawan, menambahkan bahwa pembangunan pemerintah digital ini merupakan kerja bersama antar perangkat daerah. Menurutnya pembangunan SPBE tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun perlu kolaborasi dalam mengintegrasikan berbagai inovasi digital di setiap perangkat daerah. Ia juga menyoroti raihan yang dicapai Pemerintah Kota Cimahi dalam membangun SPBE diraih berkat kerja kolaboratif lintas perangkat daerah, bukan hanya Diskominfo semata.
“Indeks SPBE Kota Cimahi meningkat dari 4,02 pada 2023 menjadi 4,15 pada 2024. Pencapaian ini hasil sinergi semua OPD yang telah mengintegrasikan layanan digital masing-masing. Kami terus mendorong lahirnya inovasi, baik untuk administrasi internal maupun pelayanan publik,” tegasnya.
Sejumlah inovasi digital yang telah dikembangkan di Cimahi di antaranya portal layanan publik PolaKami, aplikasi administrasi kepemerintahan PoladKami, serta WhatsApp Mantap (WA Mantap) sebagai kanal terpadu pelayanan publik melalui media Whatsapp serta aduan masyarakat. Layanan ini mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, menyampaikan keluhan, hingga melakukan administrasi layanan publik pemeritah Kota Cimahi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Lebih jauh, SPBE diharapkan menjadi pintu masuk menuju Cimahi Smart City. Integrasi data dan aplikasi antar perangkat daerah menjadi syarat penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pemborosan anggaran. Wali Kota menegaskan perlunya regulasi daerah yang lebih kuat, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota, sebagai payung hukum dan pedoman strategis penyelenggaraan SPBE.
Kegiatan rapat koordinasi ini juga menjadi forum penting untuk mensosialisasikan arah baru evaluasi Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) yang akan diterapkan pemerintah pusat mulai 2026. Para peserta dari seluruh OPD diharapkan dapat memahami indikator baru dalam tata kelola digital, budaya kerja aparatur, hingga pemanfaatan data.
Dengan komitmen ini, Pemerintah Kota Cimahi optimistis mampu mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus memperkuat peran Cimahi sebagai salah satu kota percontohan dalam pengelolaan SPBE di Indonesia. (Bidang IKPS)
Via
Daerah
Posting Komentar