Ngatiyana: Mari kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja bersih dari korupsi

Cimahi (TABLOID CERDAS) Pemerintah Kota Cimahi mengadakan sosialisasi Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada unit Kerja di Instansi Pemerintah Kota Cimahi yang di selenggarakan oleh Inspektorat Kota Cimahi, di Gedung MPP, Rabu (12/3/2025).

Acara dihadiri oleh Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, Wakil Walikota Adhitia  Yudisthira, Pj. Sekda Kota Cimahi Maria Fitriana, Para asisten dan staf ahli di lingkungan sekretariat daerah Kota Cimahi, Inspektur Kota Cimahi beserta seluruh jajarannya, Para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota cimahi, para kepala unit UPTD di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, Tim zona integritas di 56 unit kerja Kota Cimahi dan Tim penilai internal pembangunan zona integritas menuju WBK Kota Cimahi. 

Acara di buka secara langsung, oleh Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, dalam sambutannya Ngatiyana menyampaikan bahwa Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah dimana pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Diakuinya, Selaku pimpinan daerah, keberhasilan daerah melalui pembangunan zona integritas juga sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas dari masing-masing pegawai.

Para pegawai mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana para pegawai berada dan melakukan kegiatannya.

Sebagai upaya strategis membangun karakter aparatur, pegawai dan organisasi yang beretika dan profesional, maka diharapkan setiap institusi dan aparatur, pegawainya memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas, hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses, dengan sendirinya akan terwujud.

Pembangunan zona integritas merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, hal ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima.

Oleh karenanya, kegiatan sosialisasi ini memiliki arti penting, karena memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi serta langkah-langkah konkret dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ngatiyana juga berharap, dengan adanya pendampingan langsung dari Kemenpan-RB RI, kita dapat memperoleh bimbingan serta arahan dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas di seluruh sektor pemerintahan daerah.

"Sebagai bagian dari komitmen kita dalam membangun zona integritas, hari ini juga akan dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala perangkat daerah," terangnya.

Ini bukan sekadar formalitas, apalagi sebatas seremonial belaka, tetapi merupakan bentuk komitmen kita semua dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan dan akuntabel,  yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 

Pakta integritas ini menegaskan bahwa kita semua bertanggung jawab dalam membangun birokrasi yang jujur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ngatiyana juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada kesungguhan kita dalam mengimplementasikannya.

Oleh karena itu, Ngatiyana  mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Cimahi untuk:

1. menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan publik.

3. Membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan kepuasan masyarakat.

4. Mencegah serta melaporkan segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra birokrasi.

"Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, saya yakin kita dapat mewujudkan Kota Cimahi sebagai Kota yang berintegritas dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," terangnya.

Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan terpercaya.

Hadir sebagai narasumber diantaranya adalah Akhmad Hasmy, Ak. Asisten Deputi Bidang Koordinasi dan Reformasi Birokrasi Kemenpanrb.

Setiap kegiatan dalam pelaporannya jangan hanya foto saja namun harus disertakan hasil capaiannya.

"Kalau semua itu disertakan pasti akan lebih baik, yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan untuk proses berkelanjutan," tegasnya.

Untuk menuju Zona bebas wilayah dari korupsi strateginya hanya satu yaitu, komitmen.

Komitmen nyata akan menciptakan kemudahan, pelayanan terhadap masyarakat akan cepat, mudah dan transparan.

Setelah setiap ASN melaksanakan kinerjanya dengan berkomitmen untuk masyarakat, langkah selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, yang tidak kalah pentingnya adalah strategi komunikasi.

"Merespon setiap aduan dari masyarakat, meskipun pengaduan semakin banyak tidak jadi masalah yang penting respon cepat," tegasnya.***